SATULIS.COM, BUTON SELATAN – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap penggunaan anggaran tahun 2020 belum kunjung dibahas di DPRD Buton Selatan (Busel).
Wakil ketua I yang juga anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Busel, Pomili Womal mengatakan, terlambatanya pembahasan LKPJ Bupati tersebut disebabpakan sejumlah anggota tak sempat berkantor karena sakit.
“Jadi pembahasan LKPJ ini harus lewat Bamus dulu. Sedangkan beberapa anggota Bamus ini sakit. Termasuk ketua dan wakil ketua I sakit semua, makanya kita pending pembahasannya kemarin,” ungkap ketua demokrat Busel ini saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (14/7/2021).
Menurutnya, pembahasan LKPJ kali ini menyangkut hasil temuan BPK. Oleh BPK telah mengeluarkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penggunaan anggaran tahun 2021 Busel. Artinya, alas hukum yang digunakan pemda terkait LKPJ tersebut dapat menggunakan peraturan kepala daerah (perkada).
“Jadi produk hukumnya itu bukan lagi Perda, melainkan Perbub atau Perkada tadi,” jelasnya.
Hingga kini, belum ada waktu pasti dari DPRD terkait kapan pembahasan LKPJ tersebut dilaksanakan.
“Sampai hari ini dari 8 anggota Bamus yang tercatat di DPRD yang aktif tinggal saya sendiri,” pungkasnya. (Adm)