SATULIS.COM, WAKATOBI – Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rahmad Irawan, memastikan 42 Perusahaan Perikanan dan pendukung perikanan yang berada di bawah PPS Sultra siap menerima hasil perikanan wakatobi.
“Kami kesini sekaligus juga untuk melihat sejauh mana potensi kelautan perikanan di Wakatobi ini, yang secara ekonomi bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang ada PPS Kendari,” ujarnya, Senin (29/11/2021).
Di PPS Kendari, kata dia, ada sekitar 42 perusahaan perikanan dan pendukung perikanan lainnya yang memerlukan bahan baku, dari ikan sehingga perlu ada hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara Wakatobi sebagai pemasok dan PPS sebagai penerima.
“Apabila itu terjadi dan berjalan rutin sepanjang tahun, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang tak kalah pentingnya pak Bupati (Haliana) sangat luar biasa ingin memajukan Wakatobi ini, dan kami harus memberikan dorongan yang diperlukan tentunya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rahmad Irawan juga menggungkapkan apresiasinya kepada Bupati Wakatobi H Haliana yang telah merencanakan untuk membuat satu atau dua kapal pengangkut ikan. Pasalnya transportasi dari Wakatobi ke Kendari cukup diperlukan.
Mengingat Wakatobi merupakan suplai terbesar dari ikan-ikan yang masuk ke PPS Kendari. Termasuk dari komoditas unggulan berupa Gurita, Kepiting Rajungan, ikan-ikan pelagis permukaan maupun ikan karang yang memang diminati oleh perusahaan yang ada di PPS Kendari.
“Karena mengangkut ikan perlu kesiapan dari pendingin, ruangan yang representatif, ada tempat-tempat yang memang diperlukan untuk angkutan tersebut. Selama ini ikan diangkut dengan kapal-kapal pengangkut tapi kesiapan untuk mengangkut secara benar dan ideal itu belum,” jelasnya.
Dikesempatan yang sama, bupati Wakatobi H Haliana menjelaskan, sebagai daerah yang memiliki 96 persen lebih adalah laut dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang luar biasa baik universal maupun pelagis, sayangnya potensi itu belum di termanfaatkan lebih baik untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD ). Pasalnya PAD masih minim hanya sekitar Rp 27 juta pertahun.
“Ini masih sangat ironis sehingga siklus perdagangan perikanan kita baik yang budidaya maupun yang tangkap ini harus tertata bagus, supaya bisa memberikan kontribusi yang besar dari sisi Pendekatan PAD di kabupaten Wakatobi,” ungkapnya.
Menurutnya, saat ini tantangan terbesar untuk daerah utamanya dalam pengembangan perikanan terdapat di sistem tata kelola laut yang bukan lagi kewenangan Kabupaten.
Sehingga dengan keadaan demikian jika mengandalkan tata kelola yang biasa tentu tidak bisa memenuhi produk. Tanpa TPI sehingga untuk memaksimalkan itu memang harus ada tata kelola yang bagus terhadap perdagangan di sektor perikanan.
“Alhamdulillah seperti yang di sampaikan beliau bahwa di Kendari saja itu, yang ada di kompleks PPS Kendari ada 42 perusahaan dari berbagai jenis kegiatan dan berbagi jenis juga produk perikanan yang di terima oleh masing-masing perusahaan,” ungkap. (Adm)
Penulis : Arjuno