Presiden Jokowi: 80 Juta Penduduk Indonesia Belum Miliki Sertifikat

148
Ketgam: Presiden Joko Widodo (kemeja putih), Ibu Negara, Iriani Joko Widodo, Menteri Pariwisata, Sandiaga Uno dan Bupati Wakatobi, Haliana (kemeja merah) saat berbincang disela-sela acara GTRA Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Kamis (09/06/2022). Foto: Arjuno/SATULIS.COM

SATULIS.COM, WAKATOBI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya sertifikat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (09/06/2022).

Presiden Jokowi hadir di Wakatobi dengan beberapa agenda. Salah satunya membuka kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang bertempat di Marina Togo Mowondu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.

Dalam sambutannya saat orang nomor satu di Indonesia itu menyampaikan pentingnya sertifikat untuk dimiliki masyarakat. Itu mengingat masih tumpang tindihnya pemanfaatan lahan semuanya dan harus diselesaikan sehingga tidak ada lagi sengketa lahan.

- Advertisement -

“Karena setiap kali ke daerah, ke desa kampung-kampung selalu persoalan sengketa lahan dan sengketa tanah itu selalu ada itu juga menimbulkan kekhawatiran pada investasi,” ujarnya.

Dikatakannya, dari 126 juta yang harusnya memegang sertifikat sampai saat ini baru 46 juta yang memiliki sertifikat, Artinya 80 juta penduduk Indonesia menempati lahan tetapi tidak memiliki hak hukum atas tanah yang di tempatnya yang disertai sertifikat.

“Kita baru sadar betul bahwa memang inilah persoalan dasarnya. Setahun hanya 500 ribu oleh sebab itu pada saat itu 2015 saya perintah pada Menteri ATR/BPN saya minta 5 juta, rampung. Saya minta di tahun selanjutnya 7 juta, rampung, selanjutnya lagi saya minta 9 juta, saya cek selesai. Artinya kita ini bisa melakukan, bisa mengerjakan tetapi tidak pernah kita lakukan. Melompat dari 500 ribu ke 9 juta, setahun nyatanya bisa sehingga sampai sekarang ini dari 46 juta sudah naik menjadi 80,6 juta sertifikat hak milik,” ungkapnya.

Lanjutnya, sekarang yang menjadi tambahan persoalan khusus di pulau-pulau kecil. Karena ada hak Kementerian KKP yang tidak bisa diberikan. KLHK juga seperti itu, tidak bisa diberikan karena masuk dalam kawasan hutan lindung karena di situ ada coral dan terumbu karang

Baca Juga :  Jabat Ketua KONI, Ketua DPRD Wakatobi Sebut Wagub Sultra dan Bupati Butur juga Rangkap Jabatan

“Misalnya suku Bajo hidup di atas air, setelah di berikan hak milik, ternyata ribut antar Kementerian. Ributnya hanya masalah gitu-gitu dari dulu, termasuk urusan sertifikat. Di Kabupaten/Kota, Provinsi di pusat tidak bekerja secara terintegrasi, jalan sendiri-sendiri egonya sendiri-sendiri. Kalau di terus-teruskan gak akan rampung persoalan bangsa dan negara,” paparnya.

Sekedar diketahui, agenda Presiden Joko Widodo di Wakatobi adalah meresmikan tiga pelabuhan penyeberangan dan satu unit kapal penyeberangan untuk memperlancar konektivitas antarpulau di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (9/6/2022).

Ketiga pelabuhan penyeberangan tersebut adalah Pelabuhan Kaledupa, Pelabuhan Tomia, dan Pelabuhan Binongko. Sementara, satu unit kapal penyeberangan yaitu Kapal Motor Penumpang (KMP) Sultan Murhum II. Kapal roro ini akan dioperasikan untuk melayani angkutan penyeberangan perintis rute Kamaru – Kaledupa, Kaledupa- Tomia, dan Tomia – Binongko dengan trip empat kali seminggu.

Dengan diresmikannya satu unit kapal, saat ini di Pulau Wakatobi dilayani oleh dua kapal yaitu KMP Bahtera Mas II dan KMP Sultan Murhum II. Kedua kapal ini akan melayani lintas penyeberangan di Kabupaten Wakatobi dengan rute Kamaru – Wanci – Kaledupa – Tomia – Binongko PP.

Penulis : Arjuno
Editor : Hariman

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1