Terapkan Restorative Justice, Kejari Baubau Hentikan Penuntutan Tiga Kasus

184
Ketgam: Kajari Baubau, Jaya Putra SH bersama Kasi Intel, Hakim Albana ketika melakukan Restorative Justice di rumah RJ, Kamis (09/06/2022) Foto: Ist

SATULIS.COM, BAUBAU – Sejumlah kasus kriminal yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice (RJ). Sepanjang tahun 2022 ini, tercatat tiga perkara yang selesai melalui jalur perdamaian itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Baubau, Jaya Putra SH melalui Kasi Pidum, Hakim Albana, mengungkapkan, pihaknya baru saja menyelesaikan kasus melalui RJ pada, Kamis (9/6/2022). Kali ini terkait perkara nomor 310 ayat (3) tentang lalulintas. Dimana kedua belah pihak sepakat untuk berdamai.

- Advertisement -

“Kejadiannya di Jembatan beli, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum. Memang korban nya mengalami luka dalam cukup parah dibagian mata. Tapi mereka sepakat damai,” terangnya.

Kata dia, proses ekspos telah mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung (kejagung) setelah sebelumnya disetujui Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Dijelaskan, upaya Restorasi Justice tertuang pada peraturan jaksa (perja) Nomor 15 tahun 2020. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

-Para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum
-Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun
-Telah dilaksanakan proses perdamaian, di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf
-Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya
-Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi
-Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar
-Pertimbangan sosiologis
-Masyarakat merespons positif

Hakim Albana, menyampaikan penyelesaian perkara melalui restorative justice memiliki keunggulan. Restorative justice ini kata Hakim Albana, tidak mengedepankan pemidanaan, akan tetapi mengedepankan pemulihan kepada kepentingan korbannya, dan juga perdamaian untuk mengajukan konsep mediasi penal (penyelesaian perkara di luar persidangan) atau restorative justice.

Baca Juga :  Kejaksaan "Periksa" Pejabat Lingkup PDAM Baubau

Menurutnya, di dalam UU Kejaksaan RI Nomor 11 tahun 2021, telah diatur secara tegas kewenangan Kejaksaan dalam mediasi penal sebagai landasan restorative justice. Kejaksaan RI tidak menolerir perbuatan jahat, tetapi ada treatment yang lebih arif dan adil dalam proses penegakan hukum.

“Semua perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan restorative justice telah terpenuhi unsur pidananya,” ujarnya.

“Kejaksaan menggunakan hak oportunitas untuk tidak mengajukan penuntutan melalui pengadilan namun menggunakan instrumen mediasi penal restorative justice dalam mengedepankan penegakan hukum yang bermanfaat,” jelas Hakim Albana.

Sebelumnya, upaya RJ terhadap dua kasus penganiayaan (351) berhasil dilakukan pada Januari 2022 lalu. Kejaksaan Baubau berhasil mendamaikan para pihak bertikai.

“Kami sudah buat rumah RJ. Dan RJ tadi sekaligus penggunaan perdana rumah RJ Kejaksaan Baubau,” pungkasnya. (Adm)

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1