SATULIS.COM, BUTON SELATAN – Dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan agar lebih optimal lagi, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) berencana membangun 29 unit Pos Pelayanan Terpadu (Pasyandu). Pembangunan yang direncanakan akan dilakukan tahun 2023 tersebut merupakan bentuk penghargaan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada Pemkab Busel dalam mendekatkan layanan kesehatan di masyarakat melalui program Posyandu Prima.
Penjabat (Pj) Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Budiman menuturkan, perolehan DAK Fisik pembangunan Posyandu Prima 2023 oleh Pemkab Busel merupakan kabar baik yang harus segera dijemput. Pasalnya, Posyandu Prima akan membantu Puskesmas dalam upaya meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat hingga di tingkat desa/kelurahan bahkan di tingkat RT/RW.
“Saat ini kita baru memiliki 11 Puskesmas untuk melayani 7 kecamatan dengan sebaran 70 desa/kelurahan. Jadi dengan hadirnya Posyandu Prima di tahun 2023 mendatang merupakan angin segar bagi dunia kesehatan di Kabupaten Buton Selatan ini dalam menuntaskan persoalan layanan kesehatan,” tuturnya.
Kata dia, pembangunan 29 Posyandu di Bumi Gajah Mada ini tidak terlepas dari surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkes RI nomor PR.01.01/1/5979/2022 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan tahun anggaran 2023. Dimana, dalam surat tersebut pihaknya kemudian menindaklanjutinya dengan menyiapkan segala dokumen sebagai kebutuhan lahirnya layanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan di Busel Beradat.
“Kita baru saja menggelar rapat bersama 29 kepala desa dan lurah di Kabupaten Busel yang direncanakan akan mendapat suntikan DAK fisik pembangunan Posyandu Prima sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan ditingkat desa/keluruhan. Yang pasti dalam rapat tersebut semua yang menjadi kebutuhan sebagai syarat dikucurkannya DAK tersebut kita tengah persiapkan,” tambahnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah mengisaratkan para Kepala Desa dan Lurah untuk sesegera mungkin menuntaskan hibah tanah sebagai lokasi yang dicanangkan berdirinya Posyandu Prima tersebut. Terlebih, hibah tanah dan kebutuhan lainnya akan dirampungkan dalam satu dokumen yang kemudian akan diusulkan kepihak Kementrian Kesehatan untuk kemudian DAK Fisik tersebut segera dikucurkan di daerah.
“Tentunya dokumen yang diusulkan itu harus sudah clear and clean tidak boleh ada persoalan lagi baik itu berkenaan dengan hibah tanah dan persoalan lainnya. Jadi saat ini para Kepala Desa dan Lurah harus kerja cepat untuk menyiapkan dokumen pendukung itu,” jelasnya.
Dijelaskan, 29 Desa/Kelurahan yang dipastikan akan mendapat kucuran DAK fisik pembangunan Posyandu Prima diantaranya Kelurahan Bandar Batauga, Kelurahan Lakambau, Kelurahan Majapahit, Kelurahan Katilombu dan Kelurahan Todombulu. Sementara untuk desa yakni Desa Bola, Desa Pogalampa, Desa Bahari II, Desa Katilombu dan Desa Watiginanda.
“Desa Windu Makmur, Desa Lapandewa Makmur, Desa Gaya Baru, Desa Burangasi. Selain itu pula, Desa Burangasi Rumbia, Rolando Jaya, Desa Wacuala, Desa Todusa dan Desa Wambongi,” tegasnya.
Untuk di Kecamatan Siompu Barat terdapat 4 desa yang mendapat DAK fisik pembangunan Posyandu Prima tahun anggaran 2023. Diantaranya, Desa Lalole, Desa Mbanua, Desa Katempe dan Desa Mokobeau. Sedangkan untuk Kecamatan Siompu hanya terdapat Desa Nggulanggula saja yang pembangunan Poayandu Prima ditahun 2023.
“Sementara untuk Kecamatan Kadatua yang menaungi 10 desa, untuk tahun 2023 baru dibangun 5 Posyandu Prima disana. Diantaranya di Desa Waonu, Desa Kaofe, Desa Kapoa Barat, Desa Marawali dan Desa Banabungi Selatan,” tutupnya. (adm)