SATULIS.COM, BUTON – Ketua DPRD Buton, Hariasi Salad membantah punya jatah proyek pada dinas Pertanian Kabupaten Buton. Jawaban Legislator Golkar itu menohok. Dia beralasan jika dirinya bukanlah seorang kepala daerah yang punya hak mengatur dan membagi-bagi jatah proyek.
“Memang sy ini bupati, mw bagi2 proyek. Adakah namaku di perusahaan, ikuti lelang itu,” jelas ketua DPRD Buton, Hariasi via WhatsApp, Selasa (16/08/2022).
Bahkan Hariasi menuding jika semua paket di Kabupaten Buton adalah milik Bupati Buton, Drs La Bakry. Kesannya, Bupati punya hak membagi jatah proyek kepada orang yang di inginkan.
“Klu begitu haxa pengakuan, semua proyek di buton miliknya bupati, klu haxa sebatas pengakuan nya,” tulis Hariasi.
Ditanya apakah proyek pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Kombeli adalah pokirnya, Hariasi tidak merespon. Demikian halnya terkait hubungannya dengan Farid yang diduga adalah kemenakannya, Hariasi tidak merespon.
Diketahui, nama Hariasi pada paket pekerjaan jalan usaha tani (JUT) Kombeli dimunculkan oleh Farid. Hal itu diungkapkan salah satu peserta lelang proyek JUT Kombeli, Tomi Fahmi.
Kepada Satulis.com, Tomi Fahmi memaparkan, sebanyak 20 perusahaan ikut mendaftar dalam paket JUT Kombeli. Namun hanya tiga perusahaan yang memasukkan penawaran. Masing-masing CV. Mandiri Construction dengan nilai penawaran Rp. 456.496.705, kemudian CV Muda Berjaya nilai penawaran Rp 461.320.314 dan CV. Aisyah Dwi Putri, nilai penawaran Rp. 482.384.002.
Setelah proyek dimenangkan oleh CV. Mandiri Construction, benturan di lapangan mulai tercipta. Salah satunya mengenai hibah tanah yang menjadi lokasi Proyek. Saat turun lapangan untuk melakukan MC-0 pemenang tender diarahkan agar terlebih dahulu bertemu dengan Ketua DPRD Buton.
“Ada yang mengaku sebagai orangnya ketua DPRD Buton, namanya Farid. Kalau tidak salah, kemenakannya. Dia minta kita untuk mundur dari pekerjaan ini dengan alasan Pokir pak ketua, tapi saya dan teman-teman tidak mau,” beber Tomi Fahmi, Senin (15/08/2022).
“Begitu kita mau turun MC-0, ada warga yang menolak, disuruh izin dulu sama ketua DPRD Buton karena tanah yang menjadi lokasi milik keluarga ketua DPRD. Ini Khan aneh, persoalan lahan hibah itu urusan dinas, bukan urusan kami. Kami hanya sebatas ikut lelang. Ketika dinas sudah sajikan itu ke LPSE, artinya persoalan lahan sudah clear,” kesal Tomi Fahmi. (Adm)