SATULIS.COM, BAUBAU– Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 di aula kantor Wali Kota Baubau Palagimata, Sabtu (11/3/20230).
Musrembang yang dihadiri oleh Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo,ST., MPP, PhD, Direktur Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembagunan Daerah Ditjen Bina Bangda Kemendagri Wisnu Hidayat, SE., M.Si, Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan Adriyanto, SE., MA, P.hD secara daring, Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Infrastruktur Unhas Prof. Dr. Ir Sumbangan Baja, M.Phil, Ketua DPRD Kota Baubau H Zahari SE, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), unsur pimpinan instansi vertikal se-Kota Baubau, Plh. Sekda Kota Baubau, Staf Ahli dan Asisten Setda Kota Baubau, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Baubau dibuka secara langsung Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse.
Dalam sambutannya, Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengungkapkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah menegaskan kegiatan Musrenbang ini sebagai salah satu tahapan bersama dalam membangun komunikasi interaktif dan dialog konstruktif dalam merumuskan perencanaan pembangunan Kota Baubau untuk tahun 2024 mendatang.
Proses perencanaan pembangunan daerah, yang diwujudkan dengan penyusunan RKPD tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan untuk tahun pertama pada periode rencana pembangunan daerah 2024-2026 yang saat ini dalam proses penetapan.
Dikatakan, dengan mengusung tema pembangunan “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berdaya Saing” maka arah pembangunan Kota Baubau di tahun 2024, bertujuan pada yakni pertama, meningkatkan kualitas perekonomian unggulan, yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi, sebesar 5,86%.
Kedua, meningkatkan pembangunan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan indeks pembangunan manusia 77,78 poin dan tingkat kemiskinan 6,91%. Ketig, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan indeks reformasi birokrasi 64,03 poin.
“Dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan kita, tentunya dihadapkan pada tantangan situasional peserta demokrasi serentak, sehingga upaya menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat tentunya perlu partisipasi dan dukungan kita semua dalam mewujudkannya,” katanya.
Orang nomor satu di Kota Baubau ini menambahkan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan ke depan dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, yakni perlu mencermati perkembangan pembangunan secara nasional dan global yang akan bersifat dinamis.
Oleh karena itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara, bahkan kerjasama antar Kabupaten/Kota se Kepulauan Buton, menjadi syarat perencanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Kemudian, dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang berdaya saing, diperlukan upaya yang sungguh- sungguh dalam memacu reformasi birokrasi, melalui transformasi mindset dari zona nyaman ke zona kompetisi. perubahan mindset inilah yang mampu mendorong terciptanya dynamic global yang semakin tajam dalam berbagai sektor.
Politisi PDI Perjuangan ini mengapresiasi upaya pembenahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik dan efektif yang dilakukan oleh Bappeda.
”Dalam Kesempatan Ini Saya juga akan meresmikan portal satu data “Safikiri” sebagai platform untuk mengkolaborasikan seluruh data dan layanan pemerintah yang berisi tentang data pembangunan Kota Baubau,” katanya
Selain itu tandatangan digital OPD Bappeda sebagai OPD pengguna pertama tanda tangan digital di Kota Baubau, yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis sarana elektronik, diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam hal kecepatan dan kemudahan melakukan koordinasi dan transaksi tanpa batasan tempat dan waktu.
“Hal ini harus didukung dan menjadi dorongan bagi OPD-OPD lain agar terus mendorong Kota Baubau membangun e-Government yang akan mendorong terciptanya Smart City dan membuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin lebih inovatif dan adaptif,” ujarnya.
Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse menyadari, Kota Baubau yang ditopang oleh 3 sektor ekonomi utama yaitu sektor Kontruksi, Sektor Perdagangan Jasa Dan Sektor Pertanian, berimplikasi pada tekanan penduduk dan daya dukung yang semakin padat pada wilayah perkotaan. Sehingga jika tidak membuka ruang pertumbuhan baru dapat mengakibatkan polarisasi aktivitas yang semakin Crowded pusat kota.
Oleh sebab itu lanjut Monianse, berangkat dari persoalan tersebut, konektivitas pembangunan infrastruktur yang telah terbangun melalui ring road/ jalan lingkar dan jalur bypass diharapkan terakselarasi pemanfataannya melalui kawasan Makidha ini menjadi peluang besar peningkatan ekonomi lokal melalui peningkatan integrasi antar sektor lainnya baik sektor perikanan, sektor pemberdayaan komunikasi dan kelembagaan lokal. (Adm)