SATULIS.COM, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meyakini keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap desa akan memudahkan masyarakat mendapatkan akses modal untuk usaha.
“Koperasi bisa menjadi penjamin mendapatkan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank BNI dan Mandiri dengan bunga ringan, hanya 3 persen,” ujar Zulkifli dalam acara sambutan sosialisasi KPM di Stadiun Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis (15/5/2025).
Zulhas mengatakan pinjaman yang diberikan juga dilakukan secara transparan, sesuai nominal yang diajukan. Hal ini diakui agar program Koperasi Merah Putih bisa berjalan secara jujur dan sukses.
“Koperasi yang berkembang akan membawa kemajuan bagi desa. Misalnya, jika koperasi ingin membuka warung dengan pengajuan satu miliar rupiah, bank akan memeriksa nilai stok barang dan memutuskan bahwa hanya Rp300 juta yang layak diberikan,” ungkapnya.
Zulhas juga menegaskan, koperasi harus bisa memberikan keuntungan tidak sekadar menerima bantuan.
“Pinjaman maksimal Rp3 miliar bisa dicicil selama enam tahun dan sumber pembayarannya berasal dari usaha koperasi sendiri. Tujuannya adalah agar kita semua belajar berusaha secara mandiri dan berkembang, bukan hanya menerima bantuan habis pakai,” jelas Zulhas.
Oleh karenanya, untuk mendukung program ini. Zulhas menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar membentuk satuan tugas (Satgas) melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025.
Zulhas menerangkan di tingkat provinsi, Satgas akan dipimpin oleh Gubernur. Sementara di tingkat kabupaten/kota, struktur serupa juga dibentuk, dengan Bupati atau Wali Kota sebagai ketua.
Zulhas menegaskan, para kepala desa (kades) untuk menyelenggarakan segera musyawarah desa khusus (musdesus) agar pembentukannya bisa berjalan paling lambat 28 Oktober 2025.
“Kita harus selesai selambat-lambatnya akhir bulan Juni pembentukannya. Karena 12 Juli akan diumumkan serentak, 28 Oktober koperasi sudah berjalan, bangunan sudah ada, sembako sudah ada,” tegas Zulhas.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan adanya Koperasi Merah Putih bisa berjalan beriringan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bukan malah bersaing.
“Tetapi saling melengkapi. Regulasi Juklak dan Juknis akan dibuat untuk mengatur hal ini,” sebutnya. (adm)