SATULIS.COM, BAUBAU – Pemerintah Kota Baubau melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat komitmennya terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Olehnya itu, salah satu langkah strategis menjadikan Baubau sebagai Kota ramah Disabilitas dan kelompok rentan yakni dengan mengintegrasikan kebutuhan dua kelompok tersebut dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau Dr. Dahrul Dahlan, S.STP, M.Si, mengungkapkan berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat lebih dari 800 penyandang disabilitas di Kota Baubau yang masuk dalam kelompok usia produktif. Kelompok disabilitas usia sekolah umumnya mengalami disabilitas intelektual dan mental, sedangkan lansia mayoritas mengalami disabilitas fisik.
Sementara itu, kelompok rentan di Kota Baubau tercatat mencapai sekitar 10.500 jiwa. Dari jumlah tersebut, 60 persen berada dalam usia produktif, dengan komposisi 56 persen laki-laki dan sisanya perempuan.
“Kaum rentan ini memiliki risiko lebih tinggi dalam mengakses layanan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun layanan publik lainnya,” ujar Dahrul Dahlan, Senin (15/9/2025)
Sebagai respon terhadap data tersebut, Pemkot Baubau telah menyusun tujuh strategi utama dalam RAD, salah satunya adalah penambahan fasilitas ramah disabilitas di ruang-ruang publik dan perkantoran pemerintah, termasuk kantor kelurahan.
Hal ini merujuk pada Permen PUPR No. 16 Tahun 2017 yang mengatur tentang penyediaan fasilitas publik yang inklusif dan ramah disabilitas.
Dahrul Dahlan mengakui, sebagian besar bangunan publik di Kota Baubau dibangun sejak 20 tahun terakhir, saat daerah ini menjadi kota otonom, dan belum semuanya memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Namun, saat ini sudah ada tujuh kantor yang teridentifikasi ramah disabilitas, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas PTSP, dan beberapa puskesmas,” jelasnya.
Ia menambahkan, revitalisasi fasilitas publik saat ini tengah dilakukan di beberapa titik, termasuk kawasan Kotamara dan Pantai Kamali, guna memastikan aksesibilitas lebih merata. (Adm)