SATULIS.COM – Kemudahan dan akses pelayanan kesehatan menjadi salah satu komitmen Bupati Buton Selatan, H La Ode Arusani untuk dihadirkan kepada masyarakat sesuai visi misi, utamanya kepada masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan gratis dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Total terdapat 93,8 persen atau 92.763 jiwa dari total 98 ribu jiwa penduduk Kabupaten Buton Selatan yang telah terjangkau program kesehatan gratis pada 2020 ini.
Hal ini sesuai dengan penyampaian bupati untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan mendekatkan fasilitas serta membebaskan biaya kesehatan untuk masyarakat tidak mampu.
“Karena kita ini pelayan masyarakat, maka target capaiaan pelayanan kesehatan baik penyedian fasilitas maupun kualitas layanan akan terus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Buton Selatan,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, La Ode Budiman, SKM M.Kes menambahkan, alokasi anggaran untuk membiayai program jaminan kesehatan pada 2020 ini mencapai Rp 21 miliar.
Rincian pembiayaan dari 93,8 persen atau 92.763 jiwa yang terjangkau program tersebut terdiri dari 40.343 jiwa yang dibiayai dari pemerintah daerah, dari APBN sejumlah 46.143 jiwa, penyelenggara negara 4.775Â jiwa, serta pembiayaan sektor swasta dan lain-lain sejumlah 1.502 jiwa.
Kata La Ode Budiman, pemberian jaminan kesehatan sesuai instruksi bupati telah masuk tahun ketiga sejak 2018 lalu. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran maupun kepesertaan terus mengalami peningkatan.
Pada 2018, pemerintah daerah menganggarkan program tersebut sejumlah Rp 4 miliar, lalu naik pada 2019 sebesar Rp 11 miliar dan meningkat lagi pada 2020 mencapai Rp 21 miliar.
“Anggaran ini kalau kita bangunkan gedung atau jembatan kelihatan fisiknya tapi khan ini bagaimana meningkatkan kesejahteraan, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Saat ini kita membayar lebih dari Rp 1 miliar ke BPJS setiap bulannya, kita harapkan semua masyarakat yang tidak mampu harus dikaver oleh pemerintah daerah, utamanya untuk mendapat pelayanan kesehatan,” katanya.
Bangun Infrastruktur Dasar Kesehatan
Selain program jaminan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dibawah kepemimpinan Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani juga menggenjot pembangunan infrastruktur dasar kesehatan. Utamanya pembangunan puskesmas di setiap kecamatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Selatan, La Ode Budiman, SKM.,M.Kes mengatakan, sebelumnya hanya terdapat 8 puskesmas yang melayani pemeriksaan kesehatan. Pada 2019 lalu, dibangun lagi satu sehingga kini berjumlah 9 puskesmas yang operasional.
Ke-9 puskesmas ini telah terakreditasi dari Lembaga Akreditasi Nasional (LAN). Akreditasi ini menandakan reliabilitas dalam mutu pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, memberikan keunggulan kompetitif, menjamin pelayanan kesehatan primer yang berkualitas dan pendidikan pada staf telah meningkat.
“Sekarang kita lakukan monitoring evaluasi. Kita usahakan saat ini yang masih bintang satu atau dua kalau perlu meningkat lagi menjadi madya atau utama,” katanya.
Tak hanya itu, pada 2020 ini juga tengah berjalan pembangunan unit Puskesmas Sandang Pangan. Direncanakan, puskesmas ini akan diresmikan pada Oktober 2020 mendatang.
“Dengan begitu jumlah puskesmas kita telah menjadi 10 unit. Alhamdulillah juga, pada 2021 nanti ada dua puskesmas masing-masing Puskesmas Batu Atas Barat dan Puskesmas Karae di Siompu yang telah disetujui pemerintah pusat untuk dibangun menggunakan DAK. Semua dokumen persyaratan telah kita rampungkan,” katanya.
Dekatkan Pelayanan Dengan Ambulance Laut
Wilayah Kabupaten Buton Selatan yang terdiri dari kepulauan menjadi salah satu perhatian serius pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan. Upaya yang dilakukan dengan menghadirkan Ambulance Laut.
“Dalam waktu dekat ambulance laut ini siap diresmikan. Untuk saat ini baru satu unit melalui DAK,” kata La Ode Budiman.
Kata dia, satu unit ambulance ini akan ditinjau terus efektif dan efisiensinya. Bila dirasa tidak cukup maka akan ditambah.
“Ini sesuai dengan perintah bupati untuk mendekatkan pelayanan kesehatan apabila ada masyarakat di kepulauan Kadatua, Siompu dan Batu Atas yang harus dirujuk. Ambulance ini menggunakan dua mesin dengan tenaga total 400 PK. Jadi cukup cepat untuk merujuk pasien yang butuh penanganan lebih lanjut,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya memberikan pelayanan maksimal dan prima dengan menghadirkan alat kesehatan yang memadai. Termasuk peningkatan kualitas SDM dalam hal pemberian pelayanan.
“Tentu ini menjadi perhatian kita, termasuk sebaran dokter di tiap puskesmas. Alhamdulillah semua puskesmas kita sudah memiliki dokter umum, malah ada satu puskesmas memiliki dua orang dokter. Kita juga menyediakan honor dari daerah Rp 10 juta untuk mengundang dokter khususnya dokter gigi untuk bekerja. Ini semua menjadi komitmen pemerintah agar masyarakat mendapat pelayanan prima,” tandasnya. (***)