PASARWAJO, SATULIS.COM – Kekuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buton tahun 2019 diproyeksikan menurun. Jika tahun ini mencapai Rp 805 Miliar lebih, maka tahun depan diprediksi hanya Rp 750 miliar lebih. Ada penurunan sekitar Rp 55 miliar.
Melorotnya kekuatan APBD ini terjadi lantaran target pendapatan menurun. Sebab pada sisi penganggaran, Kabupaten Buton sebagian besar
masih bertumpu dari dana-dana transfer pusat dan
provinsi.
“Atas dasar tersebut maka berdasarkan rancangan
awal kebijakan umum APBD, kita berharap dapat
mampu mendapatkan pendapatan lebih besar dari 800 miliar, namun kenyataan kita hanya mampu mendapat 750 miliar lebih sesuai struktur nggaran pada kebijakan umum APBD,” kata Bupati Buton, La Bakry, melalui Sekab Buton, LM Zilfar Djafar, pada sidang paripurna DPRD Buton dalam rangka penyampaian nota keuangan Rancangan APBD 2019 di eks Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Rabu (28/11).
Dalam kondisi ketergantungan anggaran pada
pemerintah pusat dan provinsi ini, tentu pemerintah
Kabupaten Buton disertakan dengan syarat-syarat
pembanguan daerah disamping kebijakan lokal yang ada. Belanja mandatory harus menjadi prioritas.
Dari dana transfer yang didapatkan, 25 persen sudah diatur untuk belanja infrastruktur. Selanjutnya 20
persen belanja pendidikan, dan 10 persen kesehatan. Alokasi dana desa (ADS) sebesar 10 persen dari juga harus dipenihi.
“Ini merupakan hal-hal yang dipertimbangkan dalam penggunaan dana transfer utamanya DAU.(dana alokasi umum),” ucap Zilfar.
Disamping itu, kebijakan kedaerahan seperti gaji, uang lauk pauk, kesiapan kenaikan gaji 5 persen
tahun 2019, CPNS 2018, Pembayaran utang daerah
dan bunganya, honor dokter, honor guru tidak tetap,
BPJS, belanja kesiapan menghadapi Pilpres dan
Pilcaleg, juga menjadi mandat yang harus dipenuhi
pemerintah daerah.
Kemudian pada upaya menjawab prioritas daerah seperti peningkatan infrastruktur, peningkatan
kualitas sumber daya manusia bidang pendidikan,
penanganan stunting bidang kesehatan, SDGs, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui perbaikan fasilitas pelayanan serta kesiapan dalam menyukseskan agenda nasional Pilpres dan Pilcaleg.
“Hal-hal tersebut yang menjadi prioritas daerah di tahun 2019 nanti,” katanya. (Adm)