SATULIS.COM, BUTON – Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si menjadi salah satu wakil Indonesia dalam pertemuan Webinar Jejaring Global para Kepala Daerah Pesisir di dunia yang diselenggarakan oleh Rare.
Total ada 10 kepala daerah pesisir dari lima negara yang turut serta, antara lain Indonesia, Filipina, Mozambik, Brazil dan Honduras. Pertemuan secara virtual ini diikuti orang nomor satu di Buton, Jumat malam tanggal 13 November 2020 di Rumah Jabatan Bupati, Pasarwajo.
Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si mengaku bangga dan antusias bisa berpartisipasi pada kegiatan ini mewakili Indonesia bersama Bupati Minahasa.
“Saya sangat bangga dan berterima kasih di mana Buton dan Minahasa terpilih dalam program ini. Tentu saja pertimbangan teman-teman dari Rare Indonesia atas kinerja kita di sektor perikanan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ketua DPD Golkar Buton ini sangat mengapresiasi kinerja pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan instansi lainnya yang menyebabkan kinerja sektor perikanan Buton bisa menjadi perhatian, baik di Kementerian maupun di lembaga lainnya seperti Rare Indonesia.
“Tentu saja ada penilaian-penilaian dari mereka sehingga kita diutus bersama Minahasa mewakili Indonesia. Saya berterima kasih atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan instansi terkait lainnya yang menyebabkan sektor perikanan Buton bisa menjadi perhatian, baik di Kementerian dan lembaga lainnya seperti Rare Indonesia,” ungkap Bupati usai mengikuti Webinar di Rujab Bupati, Jumat malam.
Dengan terbentuknya jaringan global para kepala daerah pesisir ini, Bupati berharap mempunyai visi yang sama dalam pelestarian ekosistem laut. Hal itu agar bisa membawa perbaikan ekosistem laut yang lestari, sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat untuk kesejahteraannya ke depan.
Dikatakan, beberapa manfaat dan peluang yang bisa terwujud dengan adanya jejaring global ini antara lain, menjadi wadah diskusi dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan sesama kepala daerah.
Selain itu, adanya pelibatan masyarakat dan kelompok masyarakat di masing-masing daerah dalam pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, dukungan investasi dalam mengembangkan perikanan dan pengelolaan perikanan terpadu, serta dukungan infrastruktur di masing-masing daerah guna mengembangkan sektor perikanan dan industri bagi masyarakat kecil.
“Tentunya menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatnya pendapatan daerah di sektor perikanan dan pariwisata yang berujung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri,” kata Bupati La Bakry.
Sementara itu, Dr. Arwandrija Rukma, Senior Director for Programmatic Policy and Government Engagement RARE Indonesia menyatakan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas partisipasi Bupati Buton pada kegiatan WEBINAR jejaring global kepala daerah pesisir ini.
“Rare Indonesia sangat berterima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bupati Buton atas partisipasinya yang sangat mengesankan, semoga Bupati dan jajaran Pemkab. Buton berkenan dengan langkah awal yang perlu tindaklanjut ini,” ungkapnya.
Menurut Arwandrija, acara ini masih merupakan tahap awal persiapan pembentukan Jejaring Kepala Daerah Global untuk perikanan skala kecil. Direncanakan pada pertemuan berikutnya, akan dihadiri oleh semua Bupati/Walikota anggota kemitraan dari Sultra, Sulut dan 4 Negara lainnya.
Dikatakannya, kegiatan ini hanya salah satu kolaborasi yg sedang berjalan di Kabupaten Buton. Ada banyak kolaborasi antara Rare dan Pemerintah Kabupaten Buton lainnya yang sedang berjalan di tingkat akar rumput dalam sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan desa pesisir, khususnya di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan dengan bimbingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
PAAP mengupayakan pemberdayaan nelayan kecil yang terlembaga untuk dapat mengelola sebagian ruang laut melalui penyiapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan Penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Selain itu, masih dalam ke rangka PAAP, dilakukan juga pendampingan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PAAP ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran dan Pendapatan Desa.
Demikian juga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan, program PAAP menyelenggaraan berbagai pelatihan dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok simpan pinjam. (Adm)