SATULIS.COM, BUTON – Falsafah PO-5 yang terus digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dibawah kepemimpinan AS Tamrin, dianggap sekedar isapan jempol belaka. Pada prakteknya, Pemkot Baubau dianggap gagal dalam penerapan. Setidaknya terlihat dalam kasus penyelesaian aset antara Pemkab Buton-Kota Baubau.
Ketua DPRD Kabupaten Buton, Hariasi SH mengatakan, sikap Pemkot Baubau sebagaimana yang ditunjukkan, sangatlah berlebihan dan sama sekali tidak menunjukkan nilai-nilai PO-5 yang senantiasa digaungkan. Menjadi ironis, sikap yang sangat bertentangan dengan nilai PO-5 itu, dipraktekkan langsung oleh Sekda Kota Baubau, Dr Roni Muhtar.
“Cara yang ditunjukkan itu adalah cara gerombolan. Apa lagi Roni itu jenderalnya ASN di Kota Baubau. Mana itu nilai PO-5 yang digemborkan,” kata Hariasi, Kamis (14/01/2021).
Lebih lanjut ucap Hariasi, jika ini dikatakan keterlanjuran, penyerahan aset ini tidak serta Merta. Secara kelompok harus dipisahkan penyerahannya, yang mana lebih dulu diselesaikan. Bukan seperti cara yang dilakukan Pemkot Baubau saat ini. Hal itu dapat mengundang konflik antara dua pemerintahan.
Hariasi balik menantang. Jika Pemkot Baubau memerintahkan Pol-pp untuk mengambil aset itu, maka Pemkab Buton juga bisa memerintahkan Pol-pp untuk mengamankan aset.
“Bukan dengan cara seperti ini. Orang saja yang menang dalam putusan pengadilan penyerahan eksekusinya itu tidak serta Merta. Harus ada jedah, mana yang lebih dulu dieksekusi,” katanya.
“Cara yang dilakukan sekda Kota Baubau ini bukan cara ASN. Ini cara compeny yang tidak menghargai pemerintahan. Ini rumah jabatan Bupati yang disegel dan kemudian di duduki seperti itu. Ini sama saja menginjak harkat dan martabat masyarakat kabupaten Buton. Dan kita protes itu,” kesal Hariasi.
“Kita saja ini protes dia perlakukan seperti itu. Ada indikasi apa sebenarnya ini. Apakah dia ingin mengulang kembali konflik atara pemkab Buton dan Pemkot Baubau?,” tambah Hariasi
Hariasi memastikan, atas cara yang ditempuh oleh Pemkot Baubau, akan ada masyarakat maupun kelompok masyarakat Buton yang mengajukan uji perdata. Sebab cara yang dilakukan Pemkot sudah diluar batas kewajaran.
“Mereka duduki rujab Bupati kemudian di pilox bahwa rumah ini segera dikosongkan, ini penyitaan atau apa? Ini dua pemerintahan yang ada. Ini caranya Rony ini, cara gerombolan. Ini tidak sesuai dengan po5 yang terus digembor-gemborkan Pemkot Baubau. Dan ini ada indikasi politik,” tutupnya. (Adm)