SATULIS.COM, WAKATOBI– Polemik pelaksanaan Pilihan kepala daerah ( Pilkades) serentak di Kabupaten Wakatobi akhirnya menemui titik terang setelah lalui perdebatan panjang di DPRD.
Berdasarkan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di laksanakan DPRD bersama pemerintah daerah, serta Pemdes. Pada Kamis (25/2/2021) DPRD Wakatobi mengeluarkan 7 rekomendasi.
DPRD merekomendasikan agar setiap keputusan atau langkah yang diambil pemerintah untuk tujuan memiliki dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
Pada pasal-pasal di peraturan Bupati (Perbup) yang multltafsir agar pemerintah daerah memberikan penjelasan yang dapat dirujuk oleh seluruh desa yang menyelenggarakan pilkades serentak tahun 2021.
“Misalnya Pasal 17 Ayat 1 point a dan seterusnya. Persayaratan wajib pilih harus merujuk pada KTP. Kartu keluarga atau kartu dominsili yang di tanda tangani oleh kepala Desa atau Camat,” ungkap ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, H Hamiruddin.
Dalam hal diperlukan pasal tambahan, dan atau mengambil langkah-langkah untuk memperlancar dan membuat lebih baik pelaksanaan pilkades serentak tahun 2021 agar sesuai dengan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara di poin tujuh rekomendasi DPRD juga menegaskan agar Sebelum ada hasil konsultasi dari Gubernur Provinsi Sultra, maka tahapan pilkades serentak tahun 2021 belum bisa dilanjutkan.
Menanggapi hasil rekomendasi tersebut Asisten 1, Pemda Wakatobi, Nursidik. Menegaskan secepatnya akan melakukan koordinasi dengan pimpinan agar dalam satu dua hari ini sudah melakukan konsultasi ke provinsi.
“Ini harus di percepat prosesnya dan kalau tidak, kasian juga masyarakat utamanya calon-calon ini,” tutur.
“Pada akhirnya kita akan menghimbau para panitia di desa untuk mengikuti hasil RDP ini karena tidak mungki kita biarkan mereka jalan terus sementara istilah dari teman-teman dari DPRD bahwa perbup itu belum legal,” pangkasnya. (Adm)
Penulis : Arjuno