Pasca Kota Baubau menjadi daerah otonom sendiri, ibukota Kabupaten Buton lalu berpindah ke Pasarwajo. Kini Pasarwajo telah berusia 17 tahun sebagai ibukota Kabupaten Buton. Begitu pusat pemerintahan Kabupaten Buton berpidah ke Pasarwajo, banyak orang mulai memandang sebelah mata Kabupaten Buton. Utamanya para PNS ‘bergidik’ saat mendengar nama Pasarwajo. Ada perasaan terbuang atau bahkan minder saat mereka menyandang status sebagai PNS Kabupaten Buton.
Itu dulu. Tapi Pasarwajo kini, bukanlah Pasarwajo dulu. Daerah penghasil aspal terbesar di dunia ini telah diurus secara benar, dibenahi dan dikemas. Tegasnya Kabupaten Buton dengan ibukotanya Pasarwajo mulai dilirik dan lebih maju, bahkan boleh dikata sejajar dengan kabupaten maju lainnya, dengan deretan prestasi membanggakan.
Malah prestasi kinerja pemerintahan Kabupaten Buton dibawah kepemimpinan Bupati Samsu Umar Abdul Samiun dan wakilnya La Bakry (Oemar-Bakry) sangat membanggakan. Membawa Kabupaten Buton keluar dari daftar daerah tertinggal pada 1 tahun kepemimpinannya.
Dapat diukur tentang tata kelola keuangan dan aset, sebelum menjabat ada 478 temuan. Menjadi luar biasa seluruh temuan itu dapat diselesaikan duet Oemar-Bakry dalam kurun waktu satu tahun dan berhasil meraih ‘Kuartet” predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI, mulai tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017. Ini menunjukan kabupaten buton tidak meninggalkan prospek lain untuk kelanjutan pemerintahan.
Sejak diamanahi mengepalai pemerintahan Kabupaten Buton, duet Oemar-Bakry sepertinya telah punya konsep dan schedule yang jelas. Fase-fase masa jabatannya terprogram dengan baik dari tahun ke tahun. Diawali dengan mendudukan dasar-dasar dan etika pemerintahan yang baik, bahkan tanpa memandang background politis pejabat yang masuk dalam ‘gerbong kabinetnya’. Prinsipnya jelas, Buton untuk Semua.
Kemudian Oemar – Bakry mampu memperbaiki sistem manajemen pemerintahan dan keuangan, dengan melakukan rasionalisasi anggaran APBD Buton yang lebih berpihak kepada rakyat, sembari melakukan restrukturisasi organisasi Pemkab Buton yang sesuai dengan visi-misi arah pembangunannya.
Dalam hal infrastuktur, sebelum menjabat ada kerusakan jalan sekitar 80 persen. Empat tahun berjalan, alhamdulillah seluruh jalan dapat dilihat hasilnya. Hal yang sangat menarik, berdasarkan survei yang dilakukan salah satu lembaga kata La bakry, 89 persen masyarakat Kabupaten Buton meyatakan kepuasannya atas kepemimpinan Oemar-Bakry
“68 persen menyatakan sangat puas dan 21 persen menyatakan puas. Jika ditotalkan maka ada sekitar 89 persen masyarakat menyatakan puas dengan pemerintahan Umar bakry selama lima tahun berjalan, khususnya sisi infrastruktur,” ungkap La Bakry.
Hal itu terbukti setelah Oemar-Bakry kembali dipercaya masyarkat untuk melanjutkan kepemimpian sebagai Bupati dan wakil bupati Buton untuk priode ke dua.
Dengan telah duduknya sistem pemerintahan yang Good Goverment dan akuntabel tersebut, Oemar-bakry bisa menggeber daerah dan rakyatnya dengan program-program pembangunan fisik yang monumental dan berdampak luas bagi kepentingan rakyat banyak.
Bahkan secara signifikan juga telah memberikan porsi yang lebih besar pula untuk rakyat, dari total alokasi APBD Buton yang Pro-rakyat itu.
Tak kalah serunya, Oemar-Bakry berhasil menanamkan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahanya. Seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) wajib mengupload program bulanannya ke publik, berikut jumlah dana dan sumbernya.
Hal itu tersaji lengkap melalui pengumuman yang ditempel pada secarik kertas dipapan pengumuman setiap kantor. Bahkan berani mempublikasikan secara terinci kinerja keuangan Pemkab Buton di media massa surat kabar pada akhir tahun anggaran.
Langkah maju lainnya yang juga telah terealisasi, adalah mewajibkan seluruh PNS kabupaten Buton menggunakan pakaian adat Buton pada dua hari kerja, yakni Kamis dan Jumat.
Tentunya dengan tujuan melestarikan budaya dan secara tidak langsung menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, dimana para pengrajin utamanya tenun buton kebanjiran order.
Kendati Kabupaten Buton minim pemasukan dari sektor swasta dan penghasilan lainnya, namun pelayanan yang diberikan pemerintahan Oemar – Bakry terhadap rakyatnya, sama sekali tidak mengesankan sebagai daerah yang baru saja keluar dari daftar Kabupaten miskin di Indonesia. Tapi sebaliknya, dalam mengurus rakyatnya, kabupaten Buton bagaikan daerah yang kaya.
Keberpihakan pada rakyat ini bukanlah sekedar wacana atau slogan semata. Coba lihat, kabupaten mana di Sultra yang mau dan mampu mengratiskan biaya kepengurusan Akte nikah dan Akte kelahiran. Tapi Buton mampu untuk itu. Begitu juga program pendidikan. Buton juga membagikan seragam sekolah gratis, mulai dari tingkat SD hingga SMA.
Pagelaran festival budaya tua buton rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Menyedot perhatian dan kunjungan wisatawan lokal hingga mancanegara. Banyak sudah program strategis yang sudah ‘dibidani’ selama kepemimpinan Bupati Umar Samiun. Program-program tersebut unik dan nyaris tidak ada daerah lain di Sultra yang melaksanakanya secara konsekuen dan konsisten.
Yang pasti, dengan telah berjalannya program-program tersebut, Kabupaten Buton dengan ibukotanya Pasarwajo terus meringsek maju, mengejar ketertingalannya dan malah berpeluang meninggalkan daerah-daerah lainnya.***
Sulap Takawa Jadi Kompleks Perkantoran Multi Fungsi
PASARWAJO – Selain gencar mempromosikan budaya serta potensi sumber daya alam utamanya aspal, Pemkab Buton juga terus membangun infrastruktur, baik itu perbaikan jalan maupun pembangunan gedung-gedung perkantoran dengan membuka lahan baru.
Ditahun 2017, pemkab Buton telah merampungkan pembangunan gedung pusat perkantoran Takawa (Takimpo, Kondowa, Wolowa), perkumpulan tiga daerah dan etnis dikabupaten Buton. Kini semua perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buton telah berada di Takawa.
Dijelaskan, pemindahan kantor SKPD tersebut berlaku untuk semua kantor tanpa terkecuali, pasalnya layanan pemerintahan sudah dilakukan satu pintu baik perizinan dan lainnya.
Ada tiga gedung perkantoran dengan 4 lantai yang dibangun. Dua gedung pembiayaannya menggunakan dana APBD Buton. Sementara satu gedungnya lagi dibangun berdasarkan kerjasama yang dilakukan antara Pemkab Buton dan pihak Lippo group.
Takawa didesain sebagai kawasan multi fungsi. Sejumlah gedung yang dibangun yakni kantor Bupati dua lantai, dua lokal kantor instansi pemerintah masing-masing empat lantai. Menyusul kemudian pembangunan Rusunawa, serta gedung Sekolah Menengah Atas yang nantinya akan menjadi SMAN 1 Pasarwajo.
Kawasan Takawa di bangun dalam tiga tingkatan dan akan dikelilingi sebuah pagar yang dibentuk menyerupai benteng. Diatas pagar benteng itu nantinya bisa dipakai untuk berjalan karena akan dibuat seluas kurang lebih 2 meter.
“Pulau Buton kita sudah jadikan sebagai pulau seribu benteng. Bahkan Pasarwajo sudah ditetapkan sebagai Cina Toun, karena banyaknya ikan mandarin yang bisa ditemukan di teluk Pasarwajo kapan saja. Nanti di sini (Takawa) kita akan bangun miniatur benteng, akan terlihat satu lokasi itu tertutup benteng, diatas itu nanti kita bisa berjalan seperti yang ada di Cina, dua meter saya buat sehingga bisa dijadikan ruang publik. Tapi tentu ini tidak bisa kita anggarkan dengan APBD, paling tidak ada sharing dengan pusat. Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan itu fungsinya bukan hanya satu saja,” ungkap La Bakry.
Kompleks perkantoran Takawa sendiri menggunakan sistem pengurusan satu pintu. Dengan begitu masyarakat yang ingin mengurus terkait perizinan tidak perlu lagi keliling dari kantor ke kantor. (***)