SATULIS.COM, BUTON TENGAH – Kinerja Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Samahuddin telah empat kali meraih prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan itu di berikan kepada daerah sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan manajemen keuangan yang pruden, taat asas serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan tersebut selalu berulang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada daerah diseluruh Indonesia, tanpa terkecuali Buton Tengah (Buteng).
Meski begitu, Kabupaten Buteng masuk dalam kategori daerah yang tidak dapat dinilai inovasinya atau discalamer berdasarkan data Litbang Kemendagri.
Terkait hal itu, kepala Bappeda Buteng, Syamsuddin Pamone saat ditemui siang tadi mengungkapkan salah satu penyebabnya karena tidak adanya informasi penginputan data.
“Kami memang belum mengetahuinya dan kami ketahui melalui media juga kemarin dulu. Hanya memang sistem dan aplikasinya kami belum tau,” kata kepala Bappeda, Syamsuddin, Senin (21/06/2021).
Sebagai sesuatu yang baru, tambahnya, pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi yang ada sehingga kedepan Buteng bisa masuk.
“Pak Bupati punya komitmen untuk menindaklanjuti ini sehingga kami bisa ikut masuk kedalam indeks inovasi daerah. Ini bukan persoalan dapat atau tidak dapat rangking, paling tidak informasi terkait inovasi daerah yang kita munculkan di sistem aplikasi berhubungan dengan pelayanan masyarakat dapat diketahui,” lanjutnya.
Bentuk tindaklanjut itu nantinya Bappeda akan berkonsultasi dengan Litbang Kemendagri RI terkait variabel yang menjadi penilaian.
“Tentang inovasi kita di Buteng ini sudah ada, misalkan seperti di dinas Perinzinan dengan aplikasi si cantik namanya. Aplikasi ini sebenarnya lebih menekan pada pelayanan daerah kemasyarakat, itu yang ingin ditahu oleh pusat bukan yang lain,” bebernya.
“Yang punya aplikasi itu kan pusat dan kita belum dapat atau disajikan. Makanya saya diperintah pak Bupati untuk koordinasikan itu secepatnya,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan, terdapat 5 provinsi yang memiliki nilai indeks inovasi terendah, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.
Kelima provinsi tersebut masuk dalam kategori kurang inovatif hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2020. Sedangkan, masih terdapat 55 kabupaten dan 3 kota yang tidak dapat dinilai inovasinya (disclaimer). Masuk dalam 55 Kabupaten itu, yakni Buton Tengah (Buteng) dan Buton Utara (Butur).
Hal tersebut disampaikannya pada acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Tahun 2021 secara virtual, Rabu 16 Juni 2021.
Fatoni mengatakan, rendahnya skor indeks tersebut dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya dipicu kurang maksimalnya pemda dalam melakukan pelaporan inovasi. Sering kali, pemda tidak memenuhi persyaratan yang diberikan, kendati daerah tersebut sejatinya memiliki berbagai terobosan kebijakan.
“Bisa jadi pemerintah daerah memiliki inovasi yang cukup banyak tapi tidak dilaporkan, atau bisa saja dilaporkan tapi tidak evidence based dan ditunjang data-data pendukung yang ada,” terang Fatoni.
Dirinya menambahkan, bagi pemda yang memperoleh hasil skor indeks rendah diimbau untuk segera berbenah. Para kepala daerah diminta untuk melakukan langkah strategis dengan jajarannya, yakni dengan mensinergikan perangkat daerah untuk melahirkan inovasi. Di sisi lain, peran dan fungsi litbang daerah harus diperkuat untuk mendukung terobosan kebijakan melalui pengkajian dan penelitian.
“Kolaborasi dengan para aktor inovasi juga wajib dilakukan. Selain itu tiap perangkat daerah harus menumbuhkan budaya inovasi,” tutur Fatoni.
Lakukan Pembinaan
Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah, lanjut Fatoni, dapat menjadi masukan bagi Kemendagri untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadapnya.
Penilaian indeks juga diharapkan dapat memotivasi daerah agar senantiasa meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemendagri sendiri selalu melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tahun ini, tahap penginputan data inovasi dalam indeks akan dimulai pada Mei hingga 13 Agustus 2021. Diharapkan semua pemda berpartisipasi,” ujar Fatoni. (Adm)
Peliput : Arwin
Editor : Gunardih Eshaya