SATULIS.COM, BAUBAU – Kelangkaan minyak tanah dan minyak goreng yang terjadi di Kota Baubau mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Tak terkecuali dari Forum Mahasiswa Peduli Daerah (Forwaeda). Atas kelangkaan tersebut memaksa Forwaeda untuk turun kejalan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Koordinator lapangan (Korlap) Forwaeda, Aldin dalam aksinya mengatakan, aksi yang dilakukan bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil penelusuran Forwaeda, dilapangan terdapat beberapa pangkalan minyak tanah yang melakukan proses penjualan tidak sesuai dengan aturan gubernur.
“Kalau untuk wilayah Baubau seharusnya penjualan dipangkalan-pangkalan Rp3.500, tetapi realita yang terjadi menjual melebihi itu, ada yang mencapai Rp5.000, Rp7.000 bahkan Rp10.000 per liternya,” beber Aldin saat diterima masa aksi dari Forwaeda, di ruang Aula Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau, Selasa (01/02/2022).
Aldin juga menuturkan, selain minyak tanah, pihaknya juga mempertanyakan mengenai kelangkaan minyak goreng. Kalaupun ada, harganya bisa melambung tinggi. Padahal, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan surat edaran dengan harga murah minyak goreng yang berlaku secara nasional.
“Memang kami perlu tanyakan, takutnya ada permainan, apalagi banyak kasus-kasus yang kita dapatkan di sosial media penyelundupan minyak goreng, namun kita harap itu tidak terjadi di Baubau. Tetapi, kami harapkan langkah apa yang akan dilakukan pemerintah supaya memang pedagang-pedagang tidak seenaknya melakukan itu,” katanya.
Selain itu, Forwaeda juga menuntut beberapa hal. Diantaranya, mendesak Walikota Baubau, DPRD Kota Baubau dan instansi terkait agar melakukan peninjauan dilapangan terkait kelangkaan minyak goreng.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, La Ode Ali Hasan mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, mengatakan dalam pengawasan stok kebutuhan barang dipasaran tak luput dari pantauan. Apalagi, adanya aspirasi Forwaeda yang mewakili masyarakat mengenai kelangkaan minyak tanah dan minyak goreng untuk segera ditindaklanjuti dilapangan.
“Jadi, ini tugas kita bersama. Tapi, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan menjelaskan soal ini, karena tugas kita bersama ini dalam rangka pengawasan minyak tanah bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah dengan harga Rp3.500 per liter yang ada dipangkalan,” ungkapnya dihadapan masa aksi Forwaeda.
Masih berdasarkan informasi yang diperoleh, lanjut Ali Hasan, pihaknya dalam pengawasan dilapangan, harga minyak tanah yang dijual dipangkalan sudah sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp3.500 yang ditetapkan pemerintah melalui keputusan Gubernur Nomor 6 tahun 2013.
“Bahkan, selama ini, dari sekitar 74 pangkalan minyak tanah yang tersebar di semua kelurahan berjalan normal-normal saja. Hanya mungkin pada saat menjelang tahun baru belum lama ini kebutuhan minyak tanah sangat besar sehingga dari jatah yang disiapkan tidak cukup,” pungkasnya.
“Jadi, kalau ada kejanggalan-kejanggalan yang didapat dilapangan lebih dari harga HET sampai hari ini belum ada perubahan Rp3.500 per liter disemua pangkalan di Baubau. Kalau pun ada mungkin diluar pengawasan kami, dan itu memang harus kita lihat kembali seperti apa. Yang jelas harga itu berdasarkan HET yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp3.500 per liter. Kalau pun ada Rp4.000 biasanya ada kesepatakan dan biasanya ditambah dengan minyak tanah,” sambungnya.
Mengenai kelangkaan minyak goreng, Ali Hasan menjelaskan bahwa dalam tiga bulan terakhir ini belum ada harga normal minyak goreng sebagaimana yang ditetapkan pemerintah per 19 Januari 2022 sebesar Rp14.000/liter.
“Itulah yang menjadi persoalan hari ini jatah yang sudah ditetapkan itu terbatas minyak gorengnya. Jadi memang dari pusat, semua dampaknya ke daerah-daerah yang bukan saja di Baubau tapi seluruh di Indonesia,” ujarnya.
Ia mengatakan, meski minyak goreng dengan harga yang ditetapkan pemerintah belum masuk ke pasar tradisional, namun di ritel modern pun stok terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kebutuhan Baubau ini kurang lebih 250 ton, yang tersebar minyak goreng subsidi ini sesuai HET belum cukup 100 ton, jadi jatah untuk kita Baubau ini tidak cukup. Apalagi Baubau melayani dan sekitarnya di Kepton (Kepulauan Buton), bahkan Indonesia bagian timur diantaranya Maluku, Taliabo,” katanya.
Ia juga mengaku bahwa pihaknya tetap intens melakukan pengawasan, agar stok kebutuhan pokok masyarakat, terutama minyak goreng yang saat ini ada kelangkaan bisa tercukupi dengan adanya harga yang yang memadai seperti apa yang disampaikan Menteri Perdagangan RI.
Penulis : Firman
Editor : Hariman