SATULIS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut banyaknya aktor korupsi dari kalangan politikus menjadi alasan utama untuk mengkaji potensi korupsi pada pembiayaan partai politik (parpol).
Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat melanjutkan pembahasan rencana pemberian alokasi APBN kepada parpol yang diusulkan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.
“Kami melihat secara histori penanganan perkara banyak juga para pelaku korupsi ini dari produk-produk politik, seperti kepala daerah dan juga DPR maupun DPRD,” kata Budi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (20/5/2025).
“Masifnya para pelaku dari unsur atau produk proses politik tersebut tentu menjadi salah satu trigger KPK untuk kemudian melakukan kajian sebagai langkah-langkah pencegahan korupsi,” tambahnya.
Budi mengatakan bahwaKPK saat ini tengah melakukan kajian bahkan berdiskusi langsung dengan kalangan dari parpol untuk menekan biaya politik yang tinggi dan mencegah pemenuhan biaya politik dari sumber ilegal.
“Kajian terkait pencegahan korupsi pada partai politik saat ini masih berjalan dan saat ini masih dalam tahap diskusi dengan para partai politik peserta pemilu,” ujarnya.
Budi juga mengatakan bahwa KPK berharap hasil diskusi itu memberi wawasan terkait akar masalah masifnya korupsi. Sehingga, KPK bisa memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan dengan terukur dan sesuai dengan permasalahan yang ada.
“Sehingga kesimpulan ataupun rekomendasi yang diberikan oleh KPK kepada para pemangku kepentingan juga terukur sesuai dengan permasalahan ataupun sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai,” pungkasnya. (adm)