SATULIS.COM, BAUBAU – Sejumlah pegawai hingga dokter yang bertugas pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Baubau melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan dr Nuraeni Djawa sebagai direktur.
Dikonfirmasi terkait hal itu, dr Nuraeni Djawa selaku direktur RSUD Baubau mengaku tak mempersoalkan protes yang dilakukan para dokter dan jajaran pegawai RSUD Baubau.
“Itu hak-nya mereka untuk menyatakan (mosi tidak percaya) seperti itu,” ujar dr Nuraerni dihubungi via seluler.
Menurut dia, semua kebijakan dan keputusan diterapkan di RSUD Baubau sudah sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.
“Saya sudah dari dewan menjelaskan bahwa semua sesuai yang seharusnya,” tukasnya.
Ia pun pasrah dan siap menerima apa pun keputusan wali kota terhadap statusnya di RSUD Baubau. “Haknya juga mereka untuk menghadap walikota sebagai pimpinan tertinggi kami,” tutupnya.
Sebelumnya, Kamis (28/11/2019) dr Lukman sebagai perwakilan dokter dan pegawai RSUD Baubau menggelar Konferensi pers.
Menurut dokter spesialis penyakit dalam ini, ada tiga alasan utama sehingga pegawai RSUD Baubau bersatu menyatakan mosi tidak percaya terhadap
kepemimpinan dr Nuraerni Djawa.
Pertama, dr Nuraerni Djawa tidak memenuhi rekomendasi Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang berakibat pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kedua, direktur tidak memahami manajemen pengelolaan belanja RSUD yang saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya belanja dikelola langsung pihak rumah
sakit,” jelasnya.
Parahnya, ungkap dia, RSUD Baubau kekurangan uang untuk membayar segala kebutuhan seperti air dan listrik. “Kalau mau diakui, RSUD ini sedang kolaps,” tukasnya.
Alasan ketiga, beber dia, dr Nurajawa terkesan semena-mena terhadap hak-hak pegawai di RSUD Baubau. Para pegawai merasa tidak nyaman bekerja dengan cara-cara kepemimpinan saat ini.
“Atas dasar ini, kami sepakat mengajukan kepada Wali Kota Baubau agar kiranya Direktur diberikan sanksi dan diganti dengan orang yang tepat. Agar pegawai dapat bekerja tanpa tekanan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, dr Sadly Salman Sp.OG menambahkan, pihaknya memberikan waktu tiga hari kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau dalam hal ini Wali Kota untuk menindaklanjuti desakan ini. Bila tidak direspon, maka pihaknya mengancam akan menurunkan standar pelayanan.
“Bukan berarti kita tidak memberikan pelayanan, tapi hanya mengurangi waktu pelayanan. Kita jamin tidak akan terganggu pelayanan kepada masyarakat terutama yang bersifat darurat,” tutur Sadly.
Selain kepada Wali Kota, surat pernyataan mosi tidak percaya ini juga ditembuskan ke Wakil Wali Kota Baubau termasuk DPRD Kota Baubau. “Saat ini kita sengaja masih pakai bahasa general, belum spesifik. Nanti saat dengar pendapat di DPRD nanti baru kita akan buka-bukaan,” pungkasnya. (Adm)