Selain Dinas PK, SK Bermasalah Juga Terdapat di Dinkes Buteng

453
Ketgam: Bupati Samahuddin saat di konfirmasi di kantor sekretariat daerah, Selasa(02/02/2021) (Arwin/Satulis.com)

SATULIS.COM, BUTON TENGAH Fakta baru terkait polemik SK mutasi di Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus bertambah. Sebelumnya, sebanyak 34 SK mutasi yang di keluarkan BKPSDM mulai ditarik oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.

Penarikan itu dilakukan oleh dinas PK guna mengatur kekacauan penempatan guru di Buteng yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Namun, belakangan tersiar kabar bahwa selain dinas PK, sejumlah tenaga kesehatan di Buteng tak ketinggalan.

- Advertisement -

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, ada beberapa tenaga medis (yang baru lolos PNS 2018-2019) lalu juga di mutasi tak sesuai prosedur.

Kepala dinas Kesehatan, Kasman, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa ada sejumlah PNS di lingkup Dinkes yang dimutasi dengan jalur inprosedural.

“Iya benar di dinkes juga tapi tidak banyak hanya ada 1 atau 2 orang yang mutasi,” ujar Kasman saat di temui di kantor sekretariat daerah, Selasa (02/02/2021).

Menurut Kasman, mutasi yang terjadi di Dinkes telah melalui koordinasi dengan pihak BPKSDM.

“Kita (Dinkes) dan BKPSDM tidak ada masalah dan kesalapahaman. Semua telah di dudukan bersama, bahkan saat itu ada pak Sekda,” katanya.

Sehingga lanjutnya, pihaknya tidak akan mengevaluasi SK mutasi yang dikeluarkan oleh BKPSDM terhadap tenaga nakes yang dipindahkan.

“Kan sampai saat ini tidak ada yang mengadu,” singkatnya.

Namun, pernyataan kadis Kesehatan berbanding terbalik dengan bupati Samahuddin.

Menurut orang nomor satu Buteng, kekeliruan yang dilakukan oleh kepala BKPSDM berlaku untuk semua dinas yang telah di mutasi tak terkecuali Dinkes.

“Saya tadi sudah sampaikan ke kadis kesehatan untuk ambil arsip yang keliru di BKD untuk mereka yang telah di pindahkan,” kata Samahuddin.

Baca Juga :  Idap Tumor Kulit, Balita Asal Buteng Butuh Uluran Tangan

Hal itu dilakukan, masih kata Samahuddin, untuk di evaluasi lagi sesuai kebutuhan.

“Jadi bukan hanya guru tetapi tenaga kesehatan juga harus ditarik kembali agar penempatannya sesuai,” kunci Samahuddin. (Adm)


Peliput : Arwin

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry