SATULIS.COM, BAUBAU – Dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat, untuk menurunkan stunting hingga 14% di Tahun 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau berkomitmen untuk mewujudkan program tersebut. Komitmen ini merupakan tindak lanjut, setelah ditetapkannya Kota Baubau sebagai lokus program percepatan penurunan stunting Tahun 2022.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse, saat di temui usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting secara virtual di ruang kerjanya, Selasa (24/8/2021).
La Ode Ahmad Monianse menuturkan, meski dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022, Pemkot Baubau belum fokus pada penanggulangan sunting, namun Pemerintah Kota Baubau tetap berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut, melalui program dan kegiatan yang masih relevan pada dinas tertentu.
“Meski Kota Baubau baru ditetapkan sebagai lokus program percepatan penurunan stunting oleh Pemerintah Pusat beberapa bulan setalah revisi RPJMD 2018-2024, namun tidak akan mengurangi komitmen Pemerintah Kota Baubau dalam menyukseskan program ini, melalui program dan kegiatan yang masih relevan pada dinas tertentu,” tuturnya.
Meski demikian, Wakil Wali kota mengakui, dukungan Pemerintah Pusat baik berupa penganggaran maupun penguatan kapasitas aparat masih sangat dibutuhkan. Pasalnya, hingga saat ini Pemerintah Kota Baubau masih dalam kondisi refocusing anggaran guna percepatan penanggulangan pandemi Covid-19.
La Ode Ahmad Monianse juga mengungkapkan, untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Pusat meminta agar para kepala Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana transfer ke Daerah yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menurunkan angka stunting secara Nasional.
“Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran, baik melalui belanja Kementerian/Lembaga, maupun transfer ke daerah sebesar 1,9 Triliun Rupiah. Dengan realisasi sebesar 1,8 Triliun Rupiah untuk bidang air minum, kesehatan, dan sanitasi di Tahun 2020. Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Pusat dalam upaya penurunan angka stunting secara Nasional,” ujarnya.
Dikatakan, Pemerintah Pusat menyadari, kendala dalam upaya penurunan angka stunting karena kurangnya koordinasi lintas sektor, serta kurangnya pemahaman Pemerintah Daerah terhadap program-program penanggulangan stunting.
Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta agar terus mendorong percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas, selain program penanggulangan Covid-19 yang belum berakhir.
“Presiden juga telah menunjuk Kepala BKKBN RI untuk menjadi ketua pelaksana program percepatan penurunan stunting, dengan target 14 persen di tahun 2024. Target yang berat namun bila di kelola dengan manajemen lapangan yang baik dan kolaborasi dari segala pihak angka persentase tersebut bukan hal yang sulit,” pungkasnya. (Adm)