Diduga Tanpa IUP dan Langgar UU Minerba, Dewan Buteng Bakal Hearing Kontraktor

498
Ketgam : Samirun, Anggota DPRD Buteng/foto : istimewa

SATULIS.COM, BUTON TENGAH– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buteng, Samirun angkat suara terkait ulah kontraktor CV Cahaya Putra Perdana yang melakukan jual beli batu hasil pematangan lahan pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Buton Tengah (Buteng).

Menurut politisi Partai NasDem itu bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Buton Tengah, H. Samahuddin, SE harus bertanggungjawab dengan menegur pihak kontraktor. Pasalnya, penjualan batu itu dapat memicu keributan di masyarakat Desa Langkomu. Apalagi lahan itu diberikan dalam bentuk hibah oleh masyarakat Desa Langkomu.

- Advertisement -

“Bupati Buteng harus menegur dan menghentikan kontraktor yang menjual batu itu. Mereka kerja karena ada anggaran daerah, jangan lagi mencari keutungan dengan menjual batu. Ini dampaknya besar, apalagi kontraktor pekerjaan bukan dari warga Desa Langkomu,” tegas Samirun, Anggota Dewan Dapil IV Masteng dan Mastim saat dikonfirmasi, Selasa (6/10/2021).

Samirun menambahkan bahwa sebagai anggota dewan yang fungsinya menampung aspirasi masyarakat, akan memanggil pihak kontraktor. “Saya akan konsultasikan di dewan agar memanggil pihak kontraktor termasuk perwakilan pemerintah daerah untuk hearing di DPRD,”  tutur Sekretaris DPD Partai NasDem Buteng itu.

Merujuk pada regulasi kata Samirun bahwa penjualan material batu masuk dalam kategori pertambangan. Sehingga CV Cahaya Putra Perdana harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika melakukan penjualan batu. Selain itu, jika kontraktor melakukan penjualan batu harus bayar pajak dan uang hasil penjualan diserahkan ke negara. Sebab, lahan itu sudah menjadi milik pemerintah daerah. Itu sesuai dengan amanat undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

“Dalam UU menerba itu pada pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),” tutupnya.

Baca Juga :  Kepala BPBD Akui Minim Koordinasi Penanganan Covid di Buteng

Perlu diketahui, proyek pematangan lahan itu telah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buteng 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp 989.903.127.

Berdasarkan informasi yang dihimpun satulis.com, setiap harinya pihak kontraktor pengangkut batu  5 hingga 10 truk tronton perhari. Jika diekstimasi sudah mencapai ratusan kubik. Sebab, pekerjaan itu sudah berlangsung sekira 2 bulan sejak 6 agustus 2021.

Harga material batu di Buteng ini umumnya berkisar Rp 800 ribu per truk. Jika dihitung saja 5 truk pengangkutan perhari kali 60 hari maka nilai penjualan sudah mencapai Rp 240 juta. (Adm)

Editor : Basyarun

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry