Enam Raperda Inisiatif DPRD Sepakat Dibahas

23
Ketgam : Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Heri Asiku,SE. memimpin langsung jalannya rapat paripurna

SATULIS.COM, KENDARI Enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menjadi usul inisiatif dewan sepakat di bahas lebih lanjut. Hal ini ditetapkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (26/072022) dipimpin Wakil Ketua DPRD Sultra, H. Heri Asiku,SE.

Keenam Raperda usul inisiatif dewan dimaksud yaitu (1). Raperda Tentang  Pelestarian Cagar Budaya, (2). Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, (3). Raperda tentang Pelestarian, Pengelolaan dan Pengembangan Pangan Lokal, (4). Raperda tentang  Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah. (5). Raperda Tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan (6) Raperda tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sultra, H  Bustam dalam pemaparannya  dalam sidang paripurna tersebut menjelaskan, 6 buah Raperda tersebut sudah melalui berbagai tahapan dimulai dari  pembuatan Naska Akademik, pelaksanaan Fokus Grup Discussion (FGD) dan Harmonisasi Batang tubuh Raperda yang melibatkan unsur pemerintah daerah yang diwakili Biro Hukum dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- Advertisement -

Selain itu juga hadir ahli bahasa dari Kantor Bahasa, ahli perancang peraturan perundangan dari Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM provinsi Sulawesi Tenggara serta tim penyusun.

Pada kesempatan tersebut juga, Legislator Gerindra ini juga mengurai satu persatu mengenai urgensi 6 buah Raperda dimaksud. Untuk Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda.

DPRD Sultra sepakat membahas 6 Raperda inisiatif dewan

“Kedua Perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam melindungi bangunan, struktur, situs, kawasan dan nilai nilai budaya  peninggalan leluhur di wilayah Sulawesi Tenggara yang menjadi kewenangan Pemerintahx Provinsi agar tidak punah. Selain mengatur pelindungan, kedua Raperda ini juga mengatur mengenai pengembangan, pemanfataan dan pengelolaan Cagar Budaya dan pemajuan Warisan Budaya Tak Benda,” jelasnya.

Baca Juga :  Pemkot Baubau Beberkan Skala Prioritas Anggaran 2021

Sedangkan Raperda tentang  pelestarian, pengelolaan dan  pengembangan pangan lokal, lanjut Bustam, bertujuan untuk  memastikan agar makanan tradisional Sultra terus dilestarikan dan selalu menjadi kebanggan warga Sulawesi Tenggara.

Sementara tiga Reperda lainnya menurut mantan Ketua DPRD Kabupaten Bombana ini, mengatur mengenai pengelolaan BUMD yang  profesional, penanganan kebakaran hutan dan lahan yang tepat dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang maksimal dan terukur.

Pantauan Wartawan, Rapat paripurna sempat alot. Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya menjadi fokus pembahasan. Batasan kewenangan antara pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang dikhawatirkan  bisa tumpang tindih menjadi bahan perdebatan.

Namun dipenghujung rapat, dewan bersepakat menerima 6 buah Raperda usul inisiatif dewan untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai tahapan pembahasan Raperda dengan catatan, khusus pada pembahasan batang tubuh Raperda tentang Pelestarian Cagar Budaya  dewan akan mengundang pemerintah  kabupaten/ kota se  Sultra dalam rangka memperoleh masukan agar tercipta kesamaan persepsi terkait batasan kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan Cagar Budaya di Sulawesi Tenggara. (Adm)

Komentar
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry