SATULIS.COM, WAKATOBI – Tim analis Bupati Wakatobi, bidang ekraf, Idris Mandati, menyayangkan pernyataan ketua DPRD Kabupaten Wakatobi, H Hamiruddin yang seakan menyamakan persoalan berhentinya penerbangan pesawat Wings Air dengan persoalan penerbangan pada era dua mantan Bupati Wakatobi sebelumnya.
Menurut Idris Mandati, persoalan berhentinya penerbangan Wings Air di Wakatobi saat ini, situasinya berbeda dan jangan samakan dengan yang terjadi di zamannya Hugua, lebih-lebih pada era Bupati Arhawi. Pasalnya, Wings Air berhenti karena adanya kenaikan BBM (Aftur) yang signifikan sehingga ini menjadi beban operasional bagi pihak maskapai.
Disamping itu, armada yang di gunakan bukan armada yang hanya melayani rute wakatobi saja, tetapi rute-rute lain yang di anggap belum mampu menyeimbangkan biaya operasional dengan hasil yang mereka dapat.
“Ini terjadi karena kenaikan BBM. Inikan tidak logis kita buat perbandingan-perbandingan. Intinya bahwa ketua DPRD (H Hamiruddin) yang membuat perbandingan – perbandingan yang kemudian menjurus pada perseteruan para elit di daerah. Harusnya beliau bijaksana sebagai ketua DPRD,” ujarnya saat tersambung melalui via Telepon.
Pria yang akrab disapa Pace Idris, juga menyikapi peryataan Hamiruddin yang mengatakan Bupati Wakatobi Haliana harus segera mengambil langkah, baik kordinasi dengan pihak maskapai penerbangan, pemrov Sultra, maupun pemerintah pusat.
Dijelaskan Pace, pemerintah daerah kabupaten Wakatobi sejak adanya surat Surat Wings Air nomor : WNI-035/KK/FLT/VII/ 2022, yang di tujukan kepada Kepala Bandara Matahora, dari station manager Wings Air WNI, tentang pemberhentian cancel flight Wing Air.
Langsung bersurat ke menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi RI. Pertanggal 6 Juli 2022 guna difasilitasi untuk dapat menemukan penyelesaian secara tuntas dan jangka panjang terhadap aksesibilitas udara di Wakatobi.
Kemudian di tanggal 12 Juli 2022, atas surat bupati tersebut, oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif RI mengundang pemerintah daerah untuk melakukan rapat kordinasi aksesibilitas udara ke Wakatobi. Rapat itu di ikuti oleh Kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Kementerian perhubungan digelar pada tanggal 14 Juli 2022.
Tak sampai disitu, Pertanggal 18 Juli 2022, kementerian pariwisata dan parekraf mengundang Pemda Wakatobi melakukan rapat kordinasi Percepatan Penyelesaian Isu Aksesibilitas Udara ke Wakatobi dan sekitarnya, dengan daftar peserta rapat dari Maskapai, Presiden Director (CEO) Lion Air, Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten/Kota, Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Kementerian Perhubungan, dan Bupati wakatobi.
Kemudian rapat kordinasi pertanggal 18 Juli 2022 tindaklanjuti oleh kementerian pariwisata dan parekraf di tanggal 27 Juli 2022, dengan menggelar rapat bersama dengan peserta rapat Presiden Director (CEO) Lion Air, Direktur Utama PT. Citilink Indonesia, Area Manager Sulawesi Lion Group, Station Manager Wings Air Wakatobi, pihak pemrov Sultra, Pemda Wakatobi, Kabupaten/kota terkait di Sultra, kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, kementerian perhubungan.
Lebih lanjut Pace mengatakan, di bulan yang sama tempatnya pada tanggal 25 Juli 2022 pemprov Sultra bersurat kepada pihak wings Air terkait rincian permintaan hitungan subsidi pesawat yang di balas sehari kemudian dengan rincian Rp 6 miliar satu tahun.
“Intinya upaya pemerintah pada hari ini cukup intens tidak seperti yang di tuduhkan oleh para pihak termaksud Ketua DPRD,” ujarnya.
Dikatakan, dengan adanya anggaran subsidi yang telah di siapkan baik pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp 2 miliar dan daerah kurang lebih Rp 4 miliar di tahun 2023 ini, pemerintah daerah terus menindaklanjuti semua administrasi yang telah dikirim oleh pemerintah daerah ke pihak maskapai.
“Hari ini beliau sudah di Jakarta untuk melakukan pertemuan dengan pihak maskapai, tapi hasilnya belum kita dapat,” pungkasnya,
Untuk di ketahui sebelumnya, ketua DPRD kabupaten Wakatobi H Hamiruddin, dalam pemberitaan salah satu media online, meminta Bupati Wakatobi Haliana untuk mengambil tindakan, baik berkordinasi dengan pihak maskapai penerbangan dan pemrov Sultra maupun pemerintah pusat agar maskapai wings air dapat mengudara di Wakatobi, mengingat berhentinya layanan pesawat udara sangat mempengaruhi pariwisata Wakatobi.
“Pemda harus segera mengambil langkah-langkah yang kongkrit salah satunya melakukan pendekatan dan meyakinkan pihak maskapai untuk segera beroperasi, apalagi wabah COVID- 19 telah landai, di sertai pemerintah pusat telah melonggarkan protokol kesehatan,” katanya.
Sangat di sayangkan bila persoalan tersebut tidak bisa teratasi, lanjut Hamiruddin, padahal Bupati-bupati sebelumnya mampu meyakinkan pihak maskapai walaupun masih dalam keadaan covid-19.
“Dulu Hugua (Bupati Wakatobi 2006-2016) membangun bandara dan meyakinkan maskapai penerbangan beroperasi di Wakatobi, kemudian Arhawi (Bupati Wakatobi 2016- 2021) mempertahankan walaupun masih parah-parahnya penyebaran wabah covid-19 di 2020 hingga 2021,” bilang Hamiruddin. (Adm)
Penulis: Arjuno
Editor : Gunardih Eshaya