SATULIS.COM, WAKATOBI – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Republik Indonesia (RI), Surya Tjandara meminta pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk di undur hingga bulan Juni mendatang.
Hal itu, disampaikan, Surya Tjandra melalui surat resminya Nomor 18/WM.GTRA-PUSAT/II/2022 pertanggal 17 Februari 2022. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pengunduran pertemuan puncak (GTRA) Summit yang direncanakan pada 9-11 Maret 2022 perlu ditinjau ulang, mengingat meningkatnya kasus harian Pandemi Covid-19.
Di surat tersebut, juga menetapkan kembali jadwal pelaksanaan GTRA Summit 2022 akan di laksanakan pada bulan Juni pertanggal 8-10 tahun 2022. Mengingat tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Laut Sedunia pada 8 Juni 2022 dan Hari Segitiga Terumbu Karang Dunia (Coral Triangle Day) pada 9 Juni 2022.
Sehingga, hal itu relevan dengan fokus isu yang diangkat pada GTRA Summit 2022 terkait penataan dan pengelolaan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyemarakan Presidensi G20 di Indonesia.
“Menuju Puncak Presidensi G20 Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan,” seperti yang dikutip dalam surat tersebut.
Disamping itu juga, tema yang akan di angkat juga berkaitan dengan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan perizinan berusaha, penataan aset di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, penataan akses masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di wilayah pesisir pulau-pulau kecil.
Bupati Kabupaten Wakatobi, Haliana mengatakan, Wakatobi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sejatinya sudah sangat siap. Mengingat dalam setiap pertemuan, pembahasan persiapan sudah sangat intens dengan Provinsi maupun Kementerian ATR/BPN yang menjadi penyelenggara acara.
“Saat ini Wakatobi, Pemprov dan Kementerian bersepakat untuk tetap menyesuaikan dengan jadwal Presiden untuk ke Wakatobi,” ungkapnya.
Lebih jauh, Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mengatakan, dari semua Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia, tinggal Wakatobi yang belum dikunjungi kedatangan Presiden akan sangat banyak hal yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan daerah.
“Bahwa disini masih ada wilayah yang listriknya belum menyala 24 jam, jembatan penghubung Numana-Kapota dan sebagainya, juga percepatan KSPN Wakatobi maupun kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat. Perikanan dan infrastruktur dasar, termasuk BTS yang saat ini memang dibutuhkan untuk daerah-daerah yang blank spot supaya bisa tertangani dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Arjuno
Editor : Hariman