SATULIS.COM, WAKATOBI – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke 91, puluhan warga kabupaten Wakatobi yang tergabung dalam Barisan Orator Masyarakat (BOM) Kepulauan Buton (Kepton) melakukan aksi demonstrasi depan kantor Bupati setempat, Senin (28/10/2019).
Jendral Lapangan Roziq Arifin mengungkapkan Bupati dianggap pembohong kelas kakap di Wakatobi dan penghianat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pasalnya Bupati Wakatobi di hari pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Wakatobi periode 2019-2024 baru-baru ini, telah mengeluarkan argumentasi bahwa daerah ini bukan lagi milik Wakatobi, bukan lagi milik Sulawesi Tenggara (Sultra), bukan lagi milik indonesia. Tetapi Wakatobi sudah menjadi milik dunia. Ingat Boss, NKRI harga mati,” katanya dalam orasinya di depan kantor Bupati Wakatobi, kecamatan Wangiwangi.
Demo tersebut sekaligus deklarasi mengeluarkan mosi tidak percaya atas lima janji Bupati Wakatobi, yang berujung chaos dan adu mulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) namun tak berlangsung lama.
Massa meminta Bupati Wakatobi mundur dari jabatannya saat itu juga sebab janji-janjinya banyak yang tidak di tepati.
Dalam orasinya, dia juga mengatakan, janji tinggal janji namun omong kosong jalan terus. Janji Bupati Wakatobi, menyalakan listrik di pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko 24 jam adalah pembohongan.
“Ditambah lagi Bupati Wakatobi pernah mengatakan akan turun berkantor selama tiga bulan bergiliran di masing-masing kecamatan di masa jabatannya ketika jadi Bupati, tapi tidak ada yang terealisasi,” ujarnya.
Begitupula dengan janji Bupati bahwa akan ada penempatan dokter spesialis di masing- kecamatan serta pemekaran pulau kapota menjadi kecamatan, itu juga pembohongan.
“Dan katanya akan mensejahterakan rakyat Wakatobi, faktanya merugikan sebab tanah masyarakat wakatobi yang di ambil oleh pemerintah tidak ada ganti rugi tanah,” tandasnya.
Ia juga menambahkan, jangankan manusia, alampun murka menyaksikan kebohongan yang di lakukan oleh Bupati wakatobi.
“Lihat, angin puting beliungpun tiba-tiba hadir menyaksikan saat suara-suara kebenaran di kobarkan dengan lantang di Hari Sumpah Pemuda ini,” sebutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Wakatobi Kamaruddin mengatakan Bupati Wakatobi telah mengambil langkah-langkah untuk menyalakan listrik 24 jam di Kaledupa, Tomia dan Binongko, bahkan saat ini di pulau Tomia lampu telah menyala selama 24 jam.
Bupati sudah mengambil langkah agar listrik bisa segera menyala 24 jam di Wakatobi II. Tahun 2017 lalu Bupati telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) wilayah Makassar.
Sehingga Pemerintah daerah (Pemda) mengganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli mesin listrik.
“Namun tiba-tiba dari PLN menyurat untuk pembelian mesin di Kaledupa dan Tomia mereka yang beli. Sehingga Pemda hanya membeli dua mesin untuk Binongko dan satu masinnya sudah digunakan,” terangnya.
Lanjut dia, alasan Kaledupa dan Binongko mengapa belum menyala, karena masih dalam proses pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur penunjang listrik seperti tangki minyak, dan saat ini sedang berjalan.
“Binongko harusnya sudah bisa 24 jam namun yang menjadi soal tangki minyak. Karena tangki minyak saat ini hanya bisa menampung, persediaan minyak untuk sebulan dengan menyala 12 jam,” jelasnya.
Sehingga jika dipaksakan menyala 24 jam, maka hanya menyala sampai setengah bulan saja.
“Jadi sedang dalam proses menyupayakan pembangunan tangki dan jaringan listrik lainnya. Kaledupa lagi sedang dalam proses pembangunan jaringan listrik,” ungkapnya.
Meski listrik merupakan tanggungjawab PLN, lanjut dia, namun pemerintah juga terus berupaya supaya listrik 24 jam di seluruh Wakatobi.
“Sehingga di tahun 2019 ini Pemda menggarkan Rp 3 miliar lebih, khusus untuk perbaikan jaringan dan infrastruktur penunjang listrik,” paparnya.
Kepala Seksi (Kasi) Promosi Kesehatan (Promkes) dan pemberdayaan masyarakat, Dinas Kesehatan (Dinkes), Nurhasli mengungkapkan jika penempatan dokter spesialis di setiap puskesmas atau kecamatan, tidak dapat dilaksanakan karena terbentur aturan. Bahwa yang namanya dokter spesialis harus ada di pelayanan tingkat rujukan, diatasnya puskesmas.
“Dimana dalam UU rumah sakit nomor 44 tahun 2009, dan Permenkes nomor 75 tahun 2016, dijelaskan penempatan dokter spesialis hanya bisa dilakukan di rumah sakit,” paparnya.
Pemda tetap mengupayakan pelayanan dokter spesialis di setiap pulau yang ada di Wakatobi, dengan cara pelayanan dokter spesialis mobile di setiap pulau.
Bahkan melalui program Nusantara sehat, Pemda Wakatobi mendapatkan 100 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Mereka di tempatkan di seluruh puskesmas yang ada di Wakatobi.
“Program kesehatan bersinar dalam hal ini melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersinar, Pemda Wakatobi telah menanggung 40 ribuaan lebih masyarakat Wakatobi melalui BPJS. Dengan pesentase 98 persen masyarakat Wakatobi yang kurang mampu sudah tercover dengan kartu itu,” ucapnya. (Adm)
Peliput : Nova